"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

SURAT PERJANJIAN KERJA

Contoh I.A:  Perjanjian Kerja Kontrak untuk Manager.

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor :  JEB.011 /SPK.HRD/I/2012

 

Pada hari ini Jum’at tanggal 1 Januari 2012 bertempat di PT.JEB beralamat di Jalan Kalasan Raya No.26, Kota Tangerang, telah dilakukan perikatan Perjanjian Kerja antara :

 

  1. Nama                                      :  Drs. J.ERWIN BUTARBUTAR, SH.

        Alamat                                    :  Jalan Pawon Raya No.26 , Kota Tangerang,         Jabatan                                  :  Direktur HRD.

 Bertindak untuk dan atas nama PT. JEB,  selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  2.    Nama                                      :   M. LUTFIE.         Tempat/ Tanggal Lahir             :  Palembang, 6 Juni 1966         Jenis Kelamin                         :  Laki-laki.         Alamat                                  :  Jalan Kramat Jati Rt.09/11, Tigaraksa.

Bertindak untuk dan atas diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut ini :

 

Pasal 1

Status Dan Jabatan

  1. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012, PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA bekerja pada PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA memberi tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada PIHAK KEDUA sebagai sesuai dengan Job Deskripsi terlampir, dengan jabatan sebagai :

       –     Jabatan      :  Manager         –     Status        :  Karyawan Kontrak  

Pasal 2

Waktu Kontrak

  1. PIHAK PERTAMA menetapkan batas waktu hubungan kerja sesuai dengan status PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
  2. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan diseluruh wilayah kerja PT.JEB, dan melakukan perjalanan dinas.
  3. Selama masa Kontrak Kerja berlangsung, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi persyaratan perusahaan dan perusahaan hanya membayar upah terakhir berdasarkan jumlah hari kerja yang dijalankan.

Pasal 3

Hari dan Jam Kerja

  1. PIHAK PERTAMA menetapkan hari kerja untuk PIHAK KEDUA adalah : 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
  2. Dalam setiap hari kerja dimaksud, ketentuan jam kerja yang berlaku bagi PIHAK KEDUA adalah 7 (tujuh) jam kerja dan 1 (satu) jam istirahat, dan untuk hari sabtu masuk jam 08.00- 13.00 WIB.
  3. Apabila ada event/ acara berlangsung, yang memerlukan/ mengharuskan PIHAK KEDUA untuk bekerja diluar jam kerja yang disepakati, maka PIHAK KEDUA wajib untuk hadir dan diperthitungkan sebagai jam kerja lembur.
  4. Waktu libur/ off, disesuaikan dengan kondisi dan situasi PT.JEB.

 

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

  1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA kepadanya, sesuai dengan jabatannya.
  2. Perincian tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA akan diperjelas dan diuraikan dalam Job Description yang diberikan.
  3. PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan baik yang diatur dalam surat perjanjian ini, peraturan tata tertib karyawan maupun peraturan lain yang berlaku di PT.JEB.
  4. PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak melakukan hubungan kerja dengan pihak lain, selama perjanjian kerja ini berlangsung.
  5. PIHAK KEDUA berhak mendapat cuti tahunan, sesuai dengan peraturan pemerintah atau atas persetujuan manajemen.

Pasal 5

Penghasilan

PIHAK PERTAMA memberikan imbalan berupa penghasilan/gaji kepada PIHAK KEDUA menurut peraturan perusahaan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA sebesar : 

  • Gaji pokok                  : Rp. XXX XXX
  • Tunjangan Jabatan      : Rp. XXX XXX
  • Total                         : Rp. XXX XXX

Pasal 6

Fasilitas

  1. PIHAK KEDUA akan mendapat fasilitas Jamsostek, dimana seluruh premi  menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK KEDUA akan mendapat fasilitas transportasi.
  3. PIHAK KEDUA akan mendapat fasilitas perumahan dan akomodasinya didalamnya.
  4. Bahwa Pajak penghasilan (PPH pasal 21) PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
  5. Jika PIHAK PERTAMA melakukan perjalanan dinas, maka seluruh biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PERTAMA sesuai dengan bukti peengeluaran yang ada.
  6. Bahwa tingkat Manajerial tidak diberikan kompensasi overtime apabila terjadi kelebihan waktu kerja.

Pasal 7

Pemutusan Hubungan Kerja

PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan diikuti dengan pengaduan kepada pihak yang berwajib atau pembayaran kerugian oleh PIHAK KEDUA, apabila secara sah PIHAK KEDUA terbukti :

  1. Menipu, mencuri dan menggelapkan barang atau uang milik perusahaan, teman sekerja dan tamu.
  2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan atau kepentingan Negara.
  3. Mabuk, minum-minum yang memabukan, madat, memakai obat bius, menyalah gunakan obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  4. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.
  5. Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi, menipu pengusaha, teman sekerja dan atau tamu serta memperdagangkan barang terlarang, baik didalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
  6. Menganiaya, mengancam sacara fisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja atau tamu.
  7. Membujuk pengusaha atau teman sekerja atau tamu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Dengan ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan barang milik pengusaha dalam keadaan bahaya.
  9. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, membiarkan diri atau teman sekerja atau tamu dalam keadaan bahaya.
  10. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan keluarga pengusaha atau tamu yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
  11. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendaptkan peringatan terakhir yang masih berlaku.
  12. Dalam waktu 5 (lima) hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa adanya alasan yang sah.
  13. Melanggar hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja ini dan peraturan perusahaan.

 

Pasal 8

Penilaian, Evaluasi dan Mutasi

  1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta kemampuan kerja PIHAK KEDUA selama berlangsungnya masa kontrak berlangsung.
  2. Dengan memperhatikan perkembangan usaha dan keputusan perusahaan, PIHAK KEDUA bersedia dimutasikan kebagian lain dalam lingkungan perusahaan dengan memperhatikan surat perjanjian kerja baru atau surat perjanjian kerja tambahan (addendum) dan keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak PIHAK PERTAMA.
  3. Penilaian atau evaluasi dilakukan secara tertulis dan dipergunakan untuk:

       a.    Perpanjangan kontrak.

       b.    Pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir.

 

Pasal 9

Masa Berlaku Perjanjian

  1. Perjanjian ini mulai berlaku secara sah sejak disepakati dan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak.
  2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan melakukan musyawarah untuk untuk kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kerja tambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
  3. Perjanjian ini tidak dapat ditarik/dirubah kembali, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan dan atau peraturan yang menyatakan untuk merubahnya. 

Pasal 9

Ketentuan Lain

Apabila dalam masa kontrak PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran diluar pasal 7 (tujuh) maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan surat peringatan seperti yang telah diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama Perusahaan.

 

Pasal 10

Ketentuan Penutup

  1. Untuk perjanjian ini dan dengan segala akibatnya, maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap yakni sesuai dengan domisili dari PIHAK PERTAMA.
  2. Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan meterai secukupnya.

 

Tangerang , 1 Januari 2012

      PIHAK PERTAMA                                                        PIHAK KEDUA          Drs. J.Erwin Butarbutar, SH.                                         M. Lutfie       Direktur HRD                                                              Executive Assistant Manager   Cc :

  1. Dirut PT. JEB.
  2. Direktur Finance dan Accounting.
  3. Pertinggal.

 Rev. : HRD.AK.8

 

20 Mei 2012 - Posted by | Contoh Perjanjian Kerja

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: