"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

e-KTP

Latar belakang.

Penerbitan e-KTP Nasional akan menggantikan KTP konvensional yang selama ini berlaku di Indonesia. Dasar dari penerbitan eKTP adalah : bahwa KTP konvensional memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan tidak adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa pada KTP Konvensional peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya sangat besaar sekali. Sering kita melihat jika terjadi suatu kasus atau peristiwa, maka seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa ternyata mempunyai beberapa KTP.

Dengan adanya KTP ganda maka seseorang dapat melakukan perbuatan:

1. Menyembunyikan identitas sebenarnya, seperti teroris.

2. Penggelapan pajak.

3. Mengamankan pelaku korupsi.

4. Penipuan didalam pengajuan kredit/leasing.

5. Pembuatan paspor.

6. Melamar pekerjaan.

Maka dengan Proyek e-KTP secara Nasional maka kemungkinan seseorang untuk dapat memiliki lebih dari satu KTP akan dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena data penduduk seluruh Indonesia akan dihimpun dalam suatu system/basis data terpadu.

Proyek e-KTP secara Nasional berangkat dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juklaknya PP No.37 Th. 2007 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

 Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

  1. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
  2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
  3. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pengertian e-KTP.

e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan e-KTP, adalah memuat system keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi serta teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional, dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK. Dengan kata lain data penduduk dengan e-KTP sudah On-Line diseluruh wilayah Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, yang berlaku seumur hidup atau selamanya.

Nomor NIK yang ada di e-KTP selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari (fingerprint),  belum menggunakan sidik jari retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi.

Dikabarkan bahwa penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Alasan Sidik Jari sebagai autentikasi untuk e-KTP adalah:

  1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
  2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
  3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Informasi tentang biodata penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP, yaitu pemohon e-KTP  wajib mengisi formulir tipe F1.01. Maka dengan adanya biodata penduduk secara lengkap maka e-KTP diharapkan menjadi:

1. Identitas jati diri tunggal.

2. Tidak dapat dipalsukan.

3. Tidak dapat digandakan.

4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada.

 

Keamanan e-KTP.

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah e-KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu

3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)

4. Printing,yaitu pencetakan kartu

5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

 

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. 

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China.

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan Indi, karena e-KTP di Indonesia lebih komprehensif.

Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). “UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan”.

Maka dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip.

  

Proses Pembuatan e-KTP.

Proses Pembuatan e-KTP, baik dari tata cara dan prosedurnya hampir sama dengan pembuatan SIM dan Passport. Berbeda dengan pembuatan KTP konvensional yang pembuatannya dapat dititipkan melalui calo atau orang lain, dan pemohon KTP tanpa pernah berkunjung ke Kantor kelurahan maupun kecamatan. Maka dengan adanya program e-KTP maka penduduk Indonesia yang akan membuat KTP akan mendatangi langsung instansi atau tempat pelayanan pembuatan e-KTP, misalnya kelurahan atau kecamatan. Dengan demikian maka secara tidak langsung aparat di instansi tersebut dapat melihat langsung warganya.

Sumber:

  • http://www.e-ktp.com/
  • UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  • PP No.37 Th. 2007 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

15 Juni 2012 - Posted by | Artikel Hukum, Artikel Perizinan, Berita Nasional | ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: