"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

Loloskan PKPI, Putusan Pengadilan Dinilai Cacat Hukum.

Jakarta – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Kelompok aktivis hukum dan ahli hukum menilai ada keputusan PT TUN yang dinilai cacat.

Mereka yaitu dari Perludem, ICW, YLBHI dan ahli hukum Saldi Isra serta Riawan Chandra menyebut seharusnya PT TUN menolak gugatan dari PKPI dari awal.

“Pertama karena batas waktu pengajuan gugatan dalam UU hanya tiga hari setelah diputuskan oleh KPU,” ujar ahli hukum tata negara Saldi Isra di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).

Batas waktu gugatan itu sesuai dengan dengan amanat UU No 8/2012 pasal 269 (1). Menurut Saldi, putusan PT TUN yang mengadili KPU juga terkesan berlebihan dan melebihi obyek utama yang diminta untuk diputuskan.

“Keengganan KPU melaksanakan keputusan Bawaslu lebih mendapat sorotan yang lebih banyak dari hakim PT TUN,” ucapnya.

Saldi menilai hakim PT TUN keliru memahami sifat keputusan Bawaslu. Bahkan Hakim menafsirkan pasal 295 ayat (3) UU No 8/2012 bahwa keputusan final tidaknya keputusan Bawaslu jika peserta pemilu menerima hasil keputusan lembaga pengawas itu.

Seharusnya, ukuran final atau belum final hanya dipakai pada ukuran standar dalam putusan pengadilan biasa dan berbeda dengan putusan yang menyangkut sengketa pemilu. Ukuran sengketa pemilu terletak pada apakah sengketa pemilu dapat diselesaikan atau tidak oleh Bawaslu.

“Akibatnya majelis hakim secara serta merta menyamakan semua keputusan Bawaslu baik yang terkait dengan sengketa verifikasi dan sengketa daftar calon tetap dengan sengketa lainnya yang secara tegas diklasifikasikan dalam pasal 259 ayat (1) UU Nomer 8 Tahun 2012,” jelasnya.

Dangan tafsiran hakim tersebut, Saldi menilai hakim tidak lagi mengadili perkara menurut hukum tetapi hanya menafsirkan yang dikehendaki oleh hakim. Tafsiran hakim tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasan Kehakiman yang menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kesalahan serius hakim PT TUN adalah hanya fokus pada memeriksa dan menilai pembuktian terkait sengketa keputusan KPU Nomer 05/Kpts/KPU/ tahun 2013. Majelis hakim hanya membenarkan keputusan Bawaslu tanpa melakukan pemeriksaan ulang.

“Hal ini merupakan kekeliruan serius majelis halim perkara ini. Jika keputusan ini dikeluarkan dengan memeriksa objek sengketa (keputusan KPU), putusan ini tentunya akan lebih mendapatkan pembenaran secara yuridis,” terang Saldi.

“Majelis hakim keliru dengan hanya menilai penolakan KPU atas keputusan Bawaslu. Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan obyek sengketa PKPI dengan KPU yang menjadi persoalan utama,”  imbuhnya.

Sumber : news.detik.com

2 April 2013 - Posted by | Berita Nasional | ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s