"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

Otto Hasibuan Di Duga Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Laporan Polisi

Otto Hasibuan yang dikenal sebagai Ketua PERADI dilaporkan oleh Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Todung Mulia Lubis, terkait penggunaan Atribut, logo Ikadin di sebuah iklan di TV One. Logo Ikadin itu sudah didaftarkan oleh Ikadin Todung di Dirjen Haki Depkumham. Dengan No Register 034294 tanggal 25 06 2007.

Jadi, iklan itu jelas melanggar hak cipta,” jelas Urbanisasi, salah seorang anggota tim Kuasa Hukum Ikadin Todung, kepada Media di Bareskrim Polri, sambari menunjukkan Surat Laporan bernomor Laporan Polisi 270/VI/2013/Bareskrim Polri, Kamis (4/4).

Pelanggaran yang dilaporkan Ikadin ke Bareskrim adalah soal hak cipta. “Antara lain pelanggaran hak intelektual, dan logo Ikadin yang diklaim oleh dia (Otto Hasibuan),” yaitu dugaan tindak pidana pasal 72 ayat 1 Undang undang 19 Tahun 2002, tentang HAKI sambung Urbanisasi.

Urban menambahkan, Ikadin yang sah adalah Ikadin versi Todung Mulya Lubis, dibuktikan dengan tanda daftar hak cipta itu kemudian sebagian besar pendiri Ikadin saat ini bergabung di Ikadin Todung. “Saat ini telah memiliki 27 Dewan Pimpinan Daerah diseluruh Indonesia dan kedepan setiap bulannya akan dilakukan pelantikan hingga mencapai 34 DPD di seluruh Indonesia,antara lain DPD Sulteng dalam bulan Mei ini akan segerah dikukuhkan.”

Sementara Ketua tim advokasi Ikadin Todung, Anantha Budiartika mengingatkan Otto Hasibuan untuk tidak menjalankan agenda Munas di Surabaya, karena harus menyelesaikan proses hukum dulu. “Kami peringatkan Otto untuk tidak meneruskan Munas di Surabaya dengan memakai Atribut dari Ikadin tanpa Izin pemilik yang syah. Kalau tetap dilaksanakan, kami tidak akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa,” tegasnya.

Mestinya Tak Ada Lagi Konflik

Sebetulnya, dalam perbincangan akhir tahun 2012, Todung Mulya Lubis sempat berharap, tahun 2013 tak ada lagi konflik yang berlarut-larut di antara para advokat. Ia memaparkan, sumber utama konflik itu adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang hanya menyebut satu wadah organisasi advokat.

Pada mulanya, keberadaan satu wadah tunggal itu tak bermasalah. Namun dalam perjalanannya, ketika wadah tunggal tersebut mulai tidak sehat, mulai muncul banyak persoalan.

“Dalam alam demokrasi di Indonesia, kami berpendapat sudah waktunya kemajemukan organisasi advokat menjadi pilihan, sehingga semua bisa berdampingan, berjalan bersama, berkompetisi dengan sehat, sehingga profesionalitas bisa ditingkatkan,” ujar Todung saat penyampaian Catatan Akhir Tahun Ikadin beberapa waktu lalu di Gedung Equity Tower, Jalan Sudirman, Jakarta.

Hal senada di ungkapkan oleh Rusdin Ismail Sekjen Ikadin DKI Banten yang mengatakan “ buntut dari uu advocate inilah yang mendorong Baleg DPR membentuk panja mengusulkan revisi uu Advocate paling tidak pasal 28, tentang wadah tunggal menjadi Multy Bar Sistem yang diharapkan advocate mandiri dan bebas memilih organisasi Asdvocate,tidak ada lagi wadah tunggal. Sebab bila terus dibiarkan seperti ini maka hal yang kita saksikan saat ini terus akan bergulir kedepan yang pada akhirnya merugikan para generasi muda calon advocate” Tandasnya.

6 April 2013 - Posted by | Artikel Hukum, Info Hukum |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s