"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

NCW Bongkar Empat Jenis Dugaan Korupsi Dishub Pemprov DKI Jakarta

Penjelasan dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kesan adanya penggelembungan dana.

NCW Bongkar Empat Jenis Dugaan Korupsi Dishub Pemprov DKI JakartaJakarta, Trans –Nasional Corruption Watch (NCW) membongkar empat jenis dugaan korupsi Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  bernilai ratusan miliar rupiah, dengan cara menggelembungkan anggaran. Jawaban  dari pihak Dishub diniali tidak jelas dan terkesan kurang transparan.

“Dugaan itu berdasarkan  laporan dan data-data, yakni Penjabaran Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 (lampiran 1),  Penjabaran Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 (lampiran 2), Pengumuman lelang Dinas Perhubungan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 pada Media Pengumuman Lelang www.pengdaaan.jakarta , LPSE E Proc dan Non E Proc (lampiran 3),” ujar Drs. Syaiful Nazar, Ketua Umum DPP NCW, kepada Koran Transaksi, di Jakarta, Sabtu (6/4).

Mengenai dugaan korupsi tersebut, NCW telah mengklarifikasinya melalui surat No.: 132/SK/DPP-NCW/I/2013, tanggal 9 Januari  2013 kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Pihak Dishub memberikan tanggapan tidak sesuai dengan harapan pihak NCW, meskipun ada beberapa hal penting yang disampaikan.

Dari empat jenis dugaan korupsi itu, Syaiful mengungkapkan, pada tahun anggaran 2011 Dishub merealisasikan anggaran Biaya Kegiatan Pendukung Bidang Transportasi Pendukung Sea Games XXVI/2011 di DKI Jakarta dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp. 31.252.097.798,-

Rinciannya, antara lain Honorarrium PNS sebesar    Rp.5,662,360,000,- , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp.1,410,907,500,-, Belanja Jasa Jalan/Tol sebesar Rp. 88,562,500,-,  Belanja Sea Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp. 941,322,948,-, Belanja Sewa Saranan Mobilitas Air  sebesar Rp. 477,230,000,-, Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 21,030,620,600,-, dan Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia sebesar Rp. 1,606,500,000,-

Namun, setelah diteliti NCW, ternyata sewa mobilitas darat adalah sewa mobil sedan VVIP, sedan VIP  dan lain lain tanpa mencantumkan untuk kebutuhan Sea Games XXVI/2011. Pengumuman lelang tersebut diumumkan pada tanggal 15 September 2011, berikut survey harga tertinggi sewa kendaraan.

Padahal, Sea Games XXVI 2011 yang berlangsung selama 12 hari yang dimulai dari tanggal  11 November sampai 22 November 2011,  dimana acara  pembukaan dan penutupannya  dilaksanakan di Palembang. Sekitar 50% sampai 60% atlet Sea Games berada di Palembang dan sepenuhnya dibiayai oleh APBN 2010  dan APBN 2011, ditambah  dari sponsor sebagaimana dikemukakan Rahmat Gobel dan Rita Subowo sebagai Ketua Panitia Sea Games XXVI 2011.

Karena itu, Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta yang merealisasikan anggaran untuk  Sea Games, diduga terjadi tumpang tindih dengan anggaran yang digunakan oleh Panitia Sea Games yang berasal dari APBN plus dari sponsor,dengan anggaran sewa kendaraan tersebut. NCW pun menduga realisasi anggaran yang diperuntukkan bagi atlet fiktif dan dimanipulasi, termasuk honor PNS yang menelan biaya Rp. 5 milyar lebih hanya untuk 12 hari acara.

Dugaan korupsi kedua muncul, karena mulai dari tahun 2009 sampai2011, Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang telah menelan biaya lebih dari Rp. 340 miliar lebih. Pada tahun anggaran 2011 yang menelan biaya Rp. 268 miliar lebih tidak terdapat adanya pengumuman lelangnya baik di www.pengadaan.jakarta maupun di LPSE, dengan total realisasi anggaran Rp. 343 milyar sampai 2012.

Ironisnya, berdasarkan hasil survey NCW pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, kondisi kontruksi Terminal Pulo Gebang belum dapat dikatakan rampung, bahkan berkulitas tidak baik. Lantai  pelataran terminal atas tidak rata dan bergelombang, apabila diguyur hujan  maka akan terjadi  genangan air yang mempercepat kerusakan beton. Saluran dan pagar belum juga rampung. Akses ke terminal juga belum sepenuhnya terbuka, dikarenakan adanya masalah pembebasan yang belum terselesaikan.

Dari hasil pencermatan NCW, walaupun terminal Pulo Gebang sudah menelan biaya Rp 343 milair lebih, masih akan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Seba, ada indikasi penyimpangan pada Realisasi AnggaranTahun  2011 sebesar Rp 268 miliar lebih  yang tidak melalui mekanisme lelang. Selain itu, pada Pengumuman lelang tahun 2012, rambu dan marka belum ada di lokasi Terminal Pulo Gebang. Sedangkan untuk Pembangunan Park dam rider sudah terserap pada tahun anggaran 2011.

Konstruksi Terminal Pulo Gebang selain diperuntukkan untuk terminal  juga terdapat kios kios, mall dan pelataran parker. Informasi  yang diterima NCW setelah selesainya pembangunan terminal tersebut akan  dikelola pihak swasta. NCW juga mempertanyaka, apakah dalam pembangunan terdapat unsur  investasi swasta, mengiungat luas terminal dengan mall sama besarnya.

Dugaan korupsi ketiga terkait pembebasan tanah/lahan yang dilakukan Dinas Perhubungan tahun 2011 yakni Pembebasan Tanah Untuk MRT (Kawsan Sekitar  Lebak Bulus, Area Utama Terminal Lebak Bulus, Kawasan Metropolitan Kencana, Kolam Renang, Pemukiman, Stadion, Sekolah, POM Bensin dan Perumahan Polri dengan anggaran sebesar Rp. 140,015,068,900,- Dalam hal ini, NCW mempertanyakan berapa luas tanah/lahan yang dibebaskan dengan biaya sebesar Rp 140 miliar lebih tersebut.

Sedangkan dugaan korupsi keempat, karena tahun 2010 dan 2011 Dinas Perhubungan merealisasikan Belanja/Pengadaan Busway senilai Rp.320,550,183,307,-. Rinciannya, Pengadaan busway untuk koridor 9 dan 10 (2010) sebesar Rp. 202,340,030,527,-, dan Pengadaan armada bus BUSWAY (2011) sebesar Rp. 320,550,183,307. NCW pun mempertanyakan, berapa unit untuk pengadaan Busway tahun 2010 dan 2011 tersebut.

Untuk Belanja/Pengadaan Busway, pihak Dishub memberikan tanggapan bahwa kegiatan pengadaan busway koridor 9 dan 10 tahun anggaran 2010, adalah untuk pengadaan busway koridor 9 dan 10 (articulated-bus) dengan nilai kontrak Rp.94.859.205.238,- dengan jumlah bus 25 unit; dan pengadaan busway koridor 9 (single-bus) dengan nilai kontrak Rp.106.071.021.289,- dengan jumlah bus 69 unit. Ditambah biata pengendalian sebesar Rp.1.409.804.000,-

Sedangkan kegiatan pengadaan busway koridor 9 dan 10 tahun anggaran 2011sebesar Rp170.313.494.820,-. Rianciannya, untuk pengadaan busway koridor 10 (articulated-bus) dengan nilai kontrak Rp.91.560.136.500,-; dan pengadaan busway koridor 9 (single-bus) dengan nilai kontrak Rp.78.753.358.320,-

Mengananggapi hal itu, Syaiful mengatakan bahwa tanggapan dari Dishub tersebut menunjukkan kesan adanya penggelembungan dana untuk membeli busway tersebut. “Lantas berapa mau dibuat harga satu unit busway,” ujarnya.

Sumber: korantansaksi.com

10 April 2013 - Posted by | Berita Hukum Nasional, Berita Nasional, Jabodetabek, Kasus Korupsi Daerah, Kasus Korupsi Nasional | , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: