"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

Susno Duadji Jadi ‘Caleg dari PBR’

Susno Duadji Jadi "Nyaleg" KOMPAS/ALIF ICHWAN – Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji (kanan) resmi dilantik menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB). Susno dilantik di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (27/3/2013), oleh Ketua Umum PBB MS Kaban (kiri). Setelah dilantik, Susno diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan jas PBB berwarna hijau. MS Kaban yang juga mantan Menteri Kehutanan berharap Susno Duadji dapat bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam partai politik.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen (Purn) Susno Duadji ikut didaftarkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. PBB mendaftarkan bakal calegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (22/4/2013). Ketua Umum Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Susno akan maju melalui daerah pemilihan Jawa Barat I.

“Untuk Susno, dia tetap dicalegkan untuk wilayah Jawa Barat I, yang meliputi Bandung dan Cimahi,” kata Yusril, saat mendaftarkan daftar caleg sementara (DCS) PBB, Senin sore, di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, PBB pernah mengutarakan bahwa Susno akan menjadi salah satu tokoh yang akan dimajukan sebagai bakal caleg. Namun, rencana ini dipertanyakan karena kasus hukum yang menjerat Susno masih menggantung. Menurut Yusril, putusan hukum atas kasus hukum yang menjerat Susno batal demi hukum. Meski ancaman atas pasal yang dijatuhkan kepada Susno lebih dari lima tahun, ia menganggap putusan itu tidak pernah ada.

“Mau ancamannya 1.000 tahun, kalau keputusannya batal demi hukum, maka keputusan itu tidak pernah ada,” ujar mantan Menteri Kehakiman ini.

Menurutnya, Susno tidak dapat dieksekusi karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mencantumkan perintah penahanan untuk terdakwa. Selain itu, kata Yusril, sesuai dengan Pasal 197 Ayat (2), jika dalam putusan pengadilan tidak mencantumkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k, maka putusan batal demi hukum. Pasal 197 Ayat (1) berbunyi perintah tahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.

“Jadi selama ini kan coba dipelintir-pelintir oleh pengadilan, jaksa. Sementara itu, bunyi pasal itu sudah jelas,” ungkap Yusril.

Sementara itu, Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Syarat Pencalonan Anggota Legislatif, maka Susno terancam tidak dapat maju dalam pesta demokrasi mendatang.

“Meski hukumannya 1 hari, jika di dalam pasalnya diancam dengan hukuman di atas lima tahun, maka tidak dapat mencalonkan diri,” tegasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/4/2013).

Untuk diketahui, isi Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 berbunyi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Ketentuan di dalam pasal tersebut kembali ditegaskan di dalam Pasal 5 Ayat 3 huruf a,b, dan c.

Terkait pencalonannya ini, Susno mengatakan, tujuan keterlibatannya di partai politik bukan karena mengejar kursi sebagai wakil rakyat.

“Saya ikut parpol bukan mengharapkan kedudukan fungsionaris partai dan legislatif. Duduk sebagai anggota parpol cukup bagi saya karena bisa memberi kontribusi dan pemikiran melalui perjuangan partai,” papar Susno.

Eksekusi Susno

Susno, terpidana kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 itu, sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.

23 April 2013 - Posted by | Berita Nasional |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s