"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

15 Kementerian Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Jakarta | Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, ada 15 kementerian yang merugikan keuangan negara. Bahkan, sejumlah kementerian merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menuturkan, kerugian negara tersebut ditemukan dalam audit BPK tahun 2012 semester II. BPK mencatat bahwa kerugian negara sebesar Rp. 8,311,534,656,000 (Rp 8,3 triliun) untuk 1.950 kasus untuk 15 lembaga atau kementerian.

“Yang dimaksud dengan kerugian negara, ada dua kategori, yang pertama, adalah kementerian sudah memberikan laporan keuangan tetapi belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut. Oleh karena, laporan tidak sesuai standar auditor, maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara,” tarangnya dalam keterangan resminya, Kamis (2/5).

“Yang kedua, pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti hasil temuan auditor negara, dan berarti pemerintah belum mengembalikan uang negara ke kas negara,” sambung Uchok.

Adapun 15 lembaga Negara yang menurut FITRA merugikan keuangan negara adalah :

  1. Kementerian Kehutanan, Kerugian Negara sebesar Rp.7.1 Triliun, ditambah dengan USD.36,138,280 dengan 278 kasus.
  2. Kementerian ESDM , kerugian Negara sebesar Rp.379.1 milyar ditambah dengan USD.28,035,280, dengan 72 kasus
  3. Kemenko Kesra, kerugian Negara sebesar Rp.268.9 milyar dengan 76 kasus.
  4. Kementerian Pertanian, kerugian Negara sebesar Rp.200.4 miliar dengan 127 kasus
  5. Kemenkoinfo, kerugian Negara sebesar Rp.174 milyar ditambah dengan USD. 13,720, dan KRW. 3,075,010 dengan 198 kasus
  6. Kemeneterian Agama kerugian Negara sebesar Rp.79 milyar ditambah dengan USD. 149,510 dengan 572 kasus
  7. Kementerian Sosial, kerugian Negara sebesar Rp.17.6 milyar dengan 84 kasus.
  8. Kementerian Nakertrans, kerugian Negara sebesar Rp.17 milyar USD.186,800 dengan 115 kasus.
  9. Kementerian Perhubungan, kerugian negaran sebesar Rp.11 milyar ditambah USD.145,130 dengan 167 kasus.
  10. Kementerian Perumahaan Rakyat sebesar Rp.7.9 milyar dengan 15 kasus.
  11. KementerianKkelautan dan Perikanan sebesar Rp.7.6 milyar dengan 138 kasus.
  12. Kementerian Koperasi dan UKM, kerugian Negara sebesar Rp.5.7 milyar dengan 17 kasus.
  13. Kementerian Hukum dan HAM, kerugian negara sebesar Rp.2.4 miliar dengan 71 kasus.
  14. Kementerian PDT, kerugian negaran sebesar Rp.888 juta dengan 14 kasus.
  15. Kementerian PAN dan Refromasi birokrasi, kerugian negaran sebesar Rp.566 juta dengan 6 kasus.


Sumber :  http://topkota.net

2 Mei 2013 - Posted by | Berita Nasional, Kasus Korupsi Nasional |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: