"JEB & Partners"

Advokat & Konsultan Hukum

Didenda Rp 8,2 Miliar, Ini Jawaban PT Priamanaya.

Didenda Rp 8,2 Miliar, Ini Jawaban PT Priamanaya  

Pasar Blok A Tanah Abang. Dok. TEMPO/Fransiskus S.

TEMPO.COJakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan kasus sengketa pengelolaan Pasar Blok A Tanah Abang antara PD Pasar Jaya dan PT Priamanaya Djan International (PT PDI). Majelis hakim memenangkan PD Pasar Jaya yang tetap sah menjadi pengelola Pasar Blok A Tanah Abang.

Selain itu, Ketua Majelis Hakim, J. Soeharjono menyatakan bahwa PT Priamanaya tetap berhak mengelola Pasar Tanah Abang hingga mencapai penjualan kios 95 persen. Namun dalam gugatan rekonpensi atau gugatan balik yang dilakukan PD Pasar Jaya, PT PDI dinilai mencederai perjanjian karena melakukan pelanggaran.

“Tergugat (PT PDI) melakukan pelanggaran terhadap tata ruang bangunan dan tidak membayar service cahrg sebesar 5 persen untuk kios yang belum terjual sebesar Rp 8.201.838.590,” kata Soeharjono dalam pembacaan putusan di ruang sidang I PN Jakarta Timur, Selasa 4 Juni 2013. “Untuk itu, menghukum Priamanaya untuk membayar pelanggaran tersebut Rp 8,2 miliar.”

Seusai Majelis Hakim membacakan putusan, PT PDI yang diwakilkan oleh Tim kuasa hukum langsung meninggalkan ruang sidang. Salah satu pengacara PT PDI, yang mengenakan baju berwarna ungu dan jilbab hitam menolak menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo. “Mbak sudah dengar sendiri kan tadi apa yang diputuskan hakim, udah itu saja,” kata Rahmayani Desya sambil berupaya menghentikanTempo yang terus mengikutinya dengan melebarkan lima jarinya.

PD Pasar Jaya tetap menjadi pengelola Pasar Blok A Tanah Abang atas pertimbangan Pasal 11.3 ayat 2 Akte Perjanjian Kerjasama, yang menyatakan pengelola dapat memperpanjang masa pengelolaan selama satu tahun atau hingga tercapai penjualan 95 persen. “Akte perjanjian kerjasama itu dibuat oleh notaris di Jakarta. Akte diakui tergugat dan penggugat,” kata Soeharjono.

Majelis Hakim juga menimbang, pernyataan PT PDI yang mengatakan akibat kelalaian PD Pasar Jaya pihaknya telah merugi. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar kerugian. “Kerugian yang tidak dapat dirinci yang dialami PT PDI akibat kelalaian PD Pasar, telah ditolak oleh PD Pasar Jaya dan tidak dapat dijadikan dasar PT PDI mengalami kerugian,” ujarnya.

Kasus ini berawal dari gugatan PT PDI atas PD Pasar Jaya karena sengketa perjanjian kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan Blok A. Namun, PD Pasar kemudian mengajukan audit investigatif kepada BPKP. Hasilnya, ditemukan bahwa perjanjian itu malah merugikan negara Rp 179 miliar.

Sumber: http://www.tempo.co

8 Juni 2013 - Posted by | Berita Nasional |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: